Senin, 05 Oktober 2009

DAFTAR BEBERAPA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN MASALAH PENDIDIKAN NASIONAL.

Terkait dengan implementasi kegiatan kita dibidang pendidikan terutama non formal. Bagaimanapun juga yang terbaik tentunya adalah yang semaksimal mungkin memenuhi Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini silakan apabila anda memerlukan salah satu dari peraturan perundang-undangan terkait silakan kontak kami. Terima kasih Salam Fortuna.

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Renstra Depdiknas 2004 – 2009;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/M/2005 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Road Map Direktorat Pembinaan SMK 2006 – 2010.
9. Surat Dirjen Mandikdasmen No. 905/C1.C3/KU/2006 tanggal 13 Februari 2006 tentang Rekening Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 Tahun 2006 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Manajemen;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Permendiknas Nomor 34 tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang memiliki potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, tanggal 15 September 2006.
15. Panduan Manajemen Berbasis Sekolah.2006. Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta.
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Permendiknas Nomor 13 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, tanggal 17 April 2007
18. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Manajemen Dikdasmen, Depdiknas Nomor 818a/C3/KEP/2007, tanggal 24 April 2007 tentang Penetapan SMP Standar Nasional Tahun Anggaran 2007
19. Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Tanggal 4 Mei 2007.
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
22. Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan
23. Petunjuk Pelaksanaan Pembuatan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS). 2007. Departemen Pendidikan Nasional. Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta.
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
26. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Nasional Tahun Anggaran 2008.
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Departemen Pendidikan Nasional.
28. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 649/A.A3/KU/2008 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan SMK, Ditjen Mandikdasmen tahun anggaran 2008;
29. Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14/NPN/HK/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
30. Panduan Pembinaan Sekolah Standar Nasional. 2008. Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Jakarta : Depdiknas.
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi Bagi Peserta didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal dan Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar